CONTOH ANALISIS APBD

Analisis Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Sukabumi 2008-2009

Analisis Realisasi APBD, akan lebih baik jika membandingkannya dengan APBD tahun sebelumnya. Dengan membandingkan dengan APBD tahun sebelumnya akan diketahui apakah terjadi perubahan kearah yang lebih baik atau justru terjadi kemunduran. Analisis Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten SUKABUMI 2008-2009. Menurut Widodo dalam Halim (2002:L5) terdapat beberapa anlisis rasio dalam pengukuran kinerja keuangan daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD adalah sebagai berikut :

1.       Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

PAD

                                                 =                                             

Dana Perimbangan / Pendapatan Transfer

2.       Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

a.       Rasio Efektifitas

Realisasi PAD

                                                      =         

Target Penerimaan PAD

b.       Rasio Efisiensi

Biaya Pemungutan

                                                      =         

Realisasi PAD

3.       Rasio Belanja Rutin dan Belanja PembangunanTerhadap Total Belanja

a.        Rasio Belanja Rutin

Total Belanja Rutin

                                                            =         

Total APBD

b.       Rasio Belanja Pembangunan

Total Belanja Pembangunan

                                                            =         

Total APBD

4.       Rasio Pertumbuhan

a.       Realisasi Penerimaan PAD

 Realisasi Penerimaan PAD  Xn-Xn-1

                                                =         

Realisasi Penerimaan PAD  Xn-1

b.       Rasio Pertumbuhan Σ Pendapatan

Realisasi Penerimaan Σ Pendapatan Xn-Xn-1

                                                       =  

Realisasi Penerimaan Σ Pendapatan Xn-1

c.       Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan

Realisasi Belanja Pembangunan Xn-Xn-1 

                                                =         

Realisasi Belanja Pembangunan Xn-1 

Keterangan:

 Xn = Tahun yang dihitung

Xn-1 = Tahun sebelumnya Hasil Perhitungan

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	Rasio (%)	Kriteria
2008	87.402.424.551	1.005.342.262.092	8.96	Instruktif
2009	80.086.088.393	1.142.458.841.028	7.00	Instruktif

1.         Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

2.       Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

a.    Rasio Efektifitas

Tahun	Reaisasi PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio (%)	Kriteria
2008	87.402.424.551	73.960.603.202	109.13	Efektif
2009	80.086.088.393	79.139.208.000	101.19	Efektif

b.    Rasio Efisiensi

Tahun	Biaya Pemungutan	Realisasi PAD	Rasio (%)	Kriteria
2008	102.546.751.000	87.402.424.551	117.32	Belum Efisien
2009	73.124.418.000	80.086.088.393	91.30	Efisien

3.        Rasio Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Terhadap Total Belanja

a.       Rasio Belanja Rutin

Tahun	Total Belanja Rutin	Total APBD	Rasio (%)
2011	1.245.147.219.131	1.222.160.912.785	101,8
2012	1.274.679.473.955	1.432.336118.445	112,3

b.       Rasio Belanja Pembangunan

Tahun	Total Belanja Pembangunan	Total APBD	Rasio (%)
2011	426,507.000,000.00	1.222.160.912.785	34,89
2012	255,607.000,000.00	1.432.336118.445	17,84

4.       Rasio Pertumbuhan

a.     Realisasi Penerimaan PAD

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD  Xn-Xn-1	Realisasi Penerimaan PAD Xn-1	Rasio (%)
2008	87.402.424.551 - 66,799.344.793	66.799.344.793	30,84
2009	80.086.088.393 - 87.402.424.551	87.402.424.551	-8,371

Tahun	Realisasi Penerimaan Σ Pendapatan Xn-Xn-1	Realisasi Penerimaan Σ Pendapatan Xn-1	Rasio (%)
2008	1.519.738.542.996 – 1.288.906.247.588	1,288.906.247.588	17,90
2009	1.302.246.001.167 – 1.519.738.542.996	1.519.738.542.996	-14,31

b.       Realisasi Penerimaan Σ Pendapatan

c.       Realisasi Belanja Pembangunan

Tahun	Realisasi Belanja Pembangunan Xn-Xn-1	Realisasi Belanja Pembangunan PAD Xn-1	Rasio (%)
2008	426.507.000.000.00- 334.742.000.000	334.742.000.000.00	27,41
2009	255.607.000.000.00- 426.507.000.000	426.507.000.000.00	-40

Kesimpulan

Kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dalam mendukung otonomi daerahnya masih sangat rendah. Ini dibuktikan dari tingkat rasio kemandirian yang menyatakan bahwa pola hubungan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi selama dua tahun anggaran 2008-2009 memiliki pola yang Instruktif (<25%), artinya daerah masih belum mampu melaksanakan otonomi daerahnya dan masih tergantung pada pemerintah pusat. Dan  Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi sudah efektif dan efisien dalam mengelola pendapatan asli daerahnya walaupun tahun 2008 dilihat dari rasio efesiensi belum efsien karena pembiayaan lebih banyak daripada realisasi PAD tetapi tahun 2009 lebih baik (efisien). Karena Realisasi biaya 2008 ini untuk memperoleh pendapatan menyentuh rasio belum efisiensi 117,32%. Ini artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi semakin banyak mengeluarkan biaya untuk merealisasi pendapatannya. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin, berarti persentase belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2008:235). Untungnya realisasi biaya pada tahun 2009 membaik.

Jadi, hal ini terlihat dari rasio belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi lumayan banyak melakukan investasi pada pembangunan dan belanja asset tetap. Pembelanjaan diprioritaskan pada kebutuhan operasi (Belanja Rutin), bahkan mencapai 101,8% pada tahun anggaran 2008 dan 112.3% pada tahun anggaran 2009.

Rasio pertumbuhan realisasi penerimaan pendapatan terlihat menurun menjadi 17,90% dari yang sebelumnya sebesar (14,31%). Bahkan rasio belanja pembangunan menunjukkan penurunan yang sangat drastis. Belanja 2008 pembangunan sangat besar sebesar 27,41%, namun pada tahun anggaran 2009 Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi kembali pasif (40,00%) membelanjakan anggaran guna kebutuhan pembangunan, belanja peralatan dan mesin, dan belanja asset tetap lainnya. Hanya rasio penerimaan PAD tahun anggaran 2009 mengalami penurunan yang sangat tajam dari tahun sebelumnya, yaitu dari 30,84% menjadi (8,37%).

Diharapkan kedepannya kabupaten Sukabumi agar menaikkan penerimaan dan Pendapatan Asli Daaerahnya dan aggaran kebutuhan pembangunan.

Kebijakan agar meningkat dalam sektor yang sebutkan diatas, khususnya pada PAD-nya dengan cara:

1.       mengefektifkan pemungutan pajak atau retribusi dan mengefisienkan cara pemungutannya pada obyek dan subyek yang sudah ada misalnya melakukan perhitungan potensi, penyuluhan, meningkatkan pengawasan dan pelayanan.

2.       melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan PAD dengan cara menjaring wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran atau menggali pajak baru.

Dengan cara itu diharapkan Kabupaten Sukabumi PAD-nya lebih baik daripada sebelumnya.